Lowongan, Formasi, Persyaratan dan Pengumuman CPNS Sejten MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia - MPR-RI atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pra Amandemen yang baru ditetapkan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara dari Lembaga Tertinggi Negara hingga Lembaga Tinggi Negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno, pada pidatonya tanggal 01 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Soepomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan, dimana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya.
Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Konsepsi Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen).
 |
| www.mpr.go.id |
PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan dan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Sekretariat Jenderal MPR (Setjen MPR)
Formasi Tahun Anggaran 2014
Seleksi Penerimaan dan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Sekretariat Jenderal MPR (Setjen MPR)
Formasi Tahun Anggaran 2014
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Sekretariat Jenderal MPR MPR – Setjen MPR akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.
Formasi yang dibutuhkan CPNS Setjen MPR 2014
- Petugas Keamanan
- Pranata Jamuan
- Penyusun Risalah
- Teknisi Peralatan dan Instalasi
- Montir
- Pengadministrasi Umum
- Pengelola Perpustakaan
- Pengelola Poliklinik
- Pranata Laporan
- Keuangan (Petugas SAI
- Pranata Kearsipan
- Pranata Restorasi Arsip
- Pengadministrasi Anggaran
- Sekretaris
- Pustakawan Pelaksana
- Verifikator Keuangan
- Pranata Fotografi
- Pemegang Buku
- Pranata Acara
- Pengadministrasi Keuangan
- Perawat pelaksana
- Asisten Apoteker pelaksana
- Analis Akuntabilitas Kinerja
- Analis Tata Laksana
- Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
- Analis Pelaporan
- Pengelola Database
- Pengelola Jaringan
- Notulis Rapat
- Peneliti Pertama
- Perencana Pertama
- Analis Produk Hukum
- Dokter Umum
Jumlah : 56
PERSYARATAN UMUM :
- Warga Negara Republik Indonesia.
- Memiliki Integritas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengerti/menguasai penggunaan komputer (office) dan internet (browsing dan surat elektronik).
Pendaftaran
Masa pendaftaran online dimulai tanggal 20 Agustus – 3 September 2014 melalui portal Panselnas :
- panselnas.menpan. go.id (untuk mendapatkan nomor registrasi ujian, user dan password)
- Lalu dilanjutkan ke laman : sscn.bkn.go.id dan pilih masing-masing instansi yang anda inginkan.
Catatan:
- Tes CPNS Sekjend MPR RI akan dilakukan secara online dengan sistem CAT. Bahan latihan CAT CPNS : Klik Disini
- Apabila telah dinyatakan lulus dan telah menyerahkan berkas untuk penetapan NIP kemudian mengundurkan diri maka dikenakan denda yang harus disetorkan oleh yang bersangkutan ke kas Negara.
- Informasi Pendaftaran dan Syarat CPNS Sekjend MPR 2014 dapat anda lihat di situs resmi Sekretariat Jenderal MPR MPR (Setjen MPR) : www.mpr.go.id. Akan tetapi Informasi tersebut hanya akan tersedia setelah lowongan penerimaan CPNS 2014 Sekretariat Jenderal MPR MPR (Setjen MPR) resmi dibuka.
- Sumber : www.mpr.gp.id
