Lowongan Kerja Konselor BNN-Badan Narkotika Nasional

Pengumuman

Seleksi Penerimaan Konselor dan Program Manajer Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pecandu Narkotika

Badan Narkotika Nasional - BNN

Tahun 2015

www.bnn.go.id

Badan Narkotika Nasional atau BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab LANGSUNG kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Fungsi BNN :

• Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
• Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
• Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
• Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
• Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
• Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
• Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
• Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
• Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
• Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
• Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
• Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
• Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
• Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
• Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
• Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
• Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
• Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
• Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
• Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
• Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
• Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Tugas BNN :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Rekruitmen Konselor dan Program Manajer Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi 100.000 Pecandu Narkotika

Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional membutuhkan tenaga-tenaga muda yang professional sebagai petugas pelaksana rehabilitasi.

1. Pendamping Konselor
2. Konselor
3. Program Manajer

A. Kualifikasi

1. Pendamping konselor:

• Pendidikan minimal SMA
• Memiliki ketertarikan di bidang adiksi
• Kondisi fisik memenuhi syarat untuk pekerjaan purna waktu
• Menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan tugas
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia

2. Konselor:

• Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman pernah bekerja di bidang rehabilitasi min 6 bulan atau sarjana psikologi, sarjana ilmu perilaku, dan sarjana ilmu sosial
• Memiliki ketertarikan di bidang adiksi
• Kondisi fisik memenuhi syarat untuk pekerjaan purna waktu
• Menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan tugas
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia

3. Program Manajer:

• Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman pernah bekerja di bidang rehabilitasi min 2 tahun atau sarjana dengan semua kualifikasi pendidikan tetapi pernah bekerja dalam bidang adiksi min 1 tahun
• Memiliki sertifikat OJT dari lembaga rehabilitasi
• Memiliki ketertarikan di bidang adiksi
• Kondisi fisik memenuhi syarat untuk pekerjaan purna waktu
• Menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan tugas
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia

Pengiriman Lamaran

Kelengkapan pendaftaran:

1. Fotocopy KTP
2. Pas foto berwarna terbaru
3. Daftar riwayat hidup
4. Surat lamaran ditujukan ke Deputi Bidang Rehabilitasi BNN up. Direktorat Lembaga Rehabiitasi Instansi Pemerintah
5. Ijazah dan transkrip akademik sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilamar, harus disahkan (dilegalisir) oleh pejabat yang berwenang

Berkas lamaran dikirimkan melalui email ke :

Advertisements

rekrutmen.plrip@gmail.com dengan subjek : Nama_Posisi Lamaran

Catatan:

• Hanya lamaran yang memenuhi persyaratan akan kami proses lebih lanjut.
• Sumber

Pengumuman Rekrutmen BNN Baddoka Makassar Non PNS

Lowongan Kerja BNN Non CPNS - Badan Narkotika Nasional - BNN merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian di pemerintahan indonesia dengan peran sebagai mencegah, memberantas semua peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang narkotika seperti psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Status kejahatan barang haram ini paling tinggi dijumpai di negara kita, terbukti masih banyaknya pengedar dan pemakai tidak hanya kalangan atas bahkan sampai muda mudi dan pelajar terjerat dengan kasus narkotika ini. BNN dalam menjalankan operasinya juga dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga koordinasi tersebut akan bertanggungjawab langsung kepada presiden. BNN memiliki peran dalam mencegah dan memberantas obat-obatan terlarang melalui kebijakan nasional. Hal ini mampu menciptakan indonesia yang lebih damai dan memilki generasi muda mudi yang sehat dan akal sehat yang tinggi. Tekad BNN dalam meningkatkan visi dan misi harus didorong dan dukungan masyarakat luas melalui kampanye jauhi narkoba

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.

www.bnn.go.id

Lowongan Kerja BNN Baddoka Makassar Non PNS

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015

PANITIA PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS T.A 2015

I. INFORMASI UMUM

1. Calon pelamar melakukan pendaftaran dengan menyerahkan surat lamaran & persyaratan lengkap.
2. Pendaftaran dimulai pada tanggal 19 November 2014 pukul 08.00 WITA s/d 05 Desember 2014 pukul 16.00 WITA.
3. Pelamar hanya dapat mendaftarkan diri untuk satu formasi jabatan.
4. Proses seleksi hingga penandatanganan kontrak kerja akan berlangsung selama tanggal 19 November s/d 31 Desember 2014.
5. Tahapan proses seleksi :
   
   • a. Seleksi administrasi, dilaksanakan setelah pendaftaran selesai.
   • b. Seleksi Psikotes, dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2014.
   • c. Seleksi wawancara, dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 23 Desember.2014
   • d. Pengumuman hasil akhir seleksi tanggal 29 Desember 2014
   • e. Penandatangan Kontrak tanggal 31 Desember 2014

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga negara Indonesia.
2. Pria/Wanita.
3. Sehat jasmani dan rohani

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
   
   • a. Pendidikan D3 dengan IPK minimal 2,75 (skala 4,0).
   • b. Pendidikan S1 dengan IPK minimal 3,00 (skala 4,0).

RINCIAN KEBUTUHAN FORMASI

1. Dokter Umum, (pendidikan: Profesi Dokter Umum): 5 orang
2. Dokter Gigi (pendidikan: Profesi Dokter Gigi): 1 orang
3. Apoteker (pendidikan: Profesi Apoteker): 1 orang
4. Asisten Apoteker (pendidikan: D3 Farmasi): 2 orang
5. Perawat Medis (pendidikan: Ners / D3 Keperawatan): 15 orang
6. Konselor VCT (pendidikan: Semua jurusan, diutamakan dokter dan atau perawat): 2 orang
7. Konselor Adiksi (pendidikan: Terbuka untuk semua jurusan, minimal SMA, diutamakan Pendidikan D3/S1: keperawatan, Psikologi, Bimbingan Konseling, Kesehatan Masyarakat, Peksos/Kesejahteraan Sosial, Sosiologi): 25 orang
8. Pembimbing Agama (pendidikan: Sarjana Agama (Muslim, Nasrani): 3 orang
9. Peer Educator (pendidikan: terbuka untuk semua jurusan, minimal SMA ): 5 orang
10. Analis Laboratorium (pendidikan: D3 Analis Kesehatan S1 Teknologi Laboratorium Kesehatan): 2 orang
11. Penata Radiologi (pendidikan: D3 Radiologi/Radiodiagnostik): 1 orang

Pengajuan Lamaran

1. Mengumpulkan berkas lamaran lengkap ke ruang Sekretariat Panitia Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS (Dian-08993615787) mulai hari Rabu, tanggal 19 November 2014 pukul 08.00 WITA s/d Jumat, tanggal 05 Desember 2014 pukul 16.00 WITA.

2. Berkas lamaran dimasukkan dalam Stopmap :

• Warna KUNING untuk Pelamar SMA/ SMK/ sederajat
• Warna BIRU untuk Pelamar Diploma Tiga (D-3).
• Warna MERAH untuk Pelamar Sarjana (S-1).

3. Stopmap berisi berkas lamaran dimasukan ke dalam amplop coklat yang diberi label dengan tulisan:

1. Nama
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Strata Pendidikan
4. Formasi Jabatan yang dilamar
5. Alamat sekarang
6. Nomor telepon yang mudah dihubungi
7. Alamat Email (jika ada)

4. Berkas lamaran lembar terdiri dari :

1. Surat lamaran ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris ditujukan kepada Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Makassar
2. Curriculum Vitae
3. Foto copy Ijazah dan transkrip nilai terakhir sebanyak 1 lembar dan telah dilegalisir
4. Pas foto berwarna berukuran 4×6 sebanyak 3 lembar
5. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar
6. Foto copy sertifikat pelatihan/ kursus/ pendidikan informal yang membuktikan kemampuan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan masing-masing 1 lembar (jika memiliki sertifikat lebih dari 1 macam)
7. Surat keterangan pengalaman kerja dari instansi pemerintah / swasta (jika ada)

5. Pengiriman berkas ditujukan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, d.a Jln. Batara Bira VI No. 35 makassar

6. Seluruh tahapan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.

7. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data / keterangan tidak benar, maka Balai Rehabilitasi Baddoka berhak membatalkan hasil seleksi.

8. Balai Rehabilitasi Baddoka TIDAK BERTANGGUNG JAWAB atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Balai Rehabilitasi Baddoka atau Panitia.